Acep Jamhuri Diminta Bertanggubjawab Soal Dana Pensiunan PNS, Cipayung Plus Buka Posko Pengaduan

Libernesia.com - Mantan Ketua Korp Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Kabupaten Karawang, Acep Jamhuri yang juga calon Bupati Karawang, diminta jangan lari dari tanngung jawab atas Dana Miliaran rupiah milik pensiuan PNS kabupaten Karawang yang saat ini tidak jelas dimana disimpannya.

Hal tersebut disampaikan oleh Divisi Mahasiswa Alumni Aktifis Cipayung Plus Karawang, Alfin Fadhilah.

Baca Juga: Alumni Cipayung Plus Siap Konsolidasi Menangkan Aep Maslani di Pilkada Karawang

"Kami meminta pak kepada bapak Acep Jamhuri bertanggungjawab atas hak-hak ratusan pensiunan PNS Karawang yang uang simpanannya belum juga didapatkan oleh mereka selama dua tahun ini," ungkap Alfin kepada media (3/10).

Menurutnya, Acep Jamhuri adalah pihak yang paling bertanggungnjawab terkait dengan tidak jelas keberadaan dana pensiunan ratusan PNS Karawang yang disinyalir mencapai 9,8 Miliar rupiah.

"Beliau kan ketua KORPRI terakhir yang menjabat, jadi beliau yang harus bertanggubgjawab terkait dengan permasalahan ini," ujar mantan Presiden Mahasiswas (PRESMA) Kampus Unsika Karawang tahun 2022 ini.

Dia menegaskan, seharusnya secara moril Acep Jamhuri malu dengan permasalahan ini, terlebih dirinya adalah calon Bupati Karawang yang ikut berkontestasi di Pilkada Karawang.

"Harusnya secara moril beliau malu dengan permasalahan ini, terlebih beliau salah satu calon Bupati yang sudah di tetapkan di Pilkada Karawang. Masa beliau mengubar janji kampanye kepada maysarakat Karawang, tapi dirinya sendiri masih banyak masalah yang mengorbankan banyam orang dan belum diselesaikan, " pungkas Alumunus Fuklutas Ekonomi UNSIKA yabg juga aktifis PMII Karawang tersebut.

Sementara itu, Deny Alfarez Divisi Advokasi Alumni Cipayung Plus Karawang mengakatan, bahwa pihaknya akan membuka posko pengaduan dan siap memberikan bantuan hukum kepada para pensiunan PNS yang akan mencari keadilan.

Baca Juga: Kata Akademisi, Pasangan Aep-Maslani Berpotensi Menang di Pilkada Karawang

"Kami segera buka posko pengaduan terkait dengan permasalahan ini. Kami akan memberikan pendampingam secara hukum dan moral kepada para pensiunan PNS yang membutuhkan pendampingan , agar mereka segera mendapatkan apa yang menjadi hak mereka," singkat mantan Presma STIE Budi Pertiwi Karawang ini.***