Libernesia.com - Calon bupati Karawang dihadapkan dengan persoalan korupsi. Sebab Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan kalau Karawang menjadi salah satu daerah di Jawa Barat yang masuk dalam zona waspada tindak pidana korupsi.
Hal itu sesuai dengan hasil monitoring KPK serta berdasarkan Indeks Monitoring Center for Prevention (MCP), sebuah indikator yang digunakan oleh KPK untuk mendorong pencegahan korupsi di Indonesia.
Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK Brigjen (Pol) Bahtiar Ujang Purnama, sebelumnya menyebutkan, pada tahun 2023, indeks Karawang hanya 86 poin, dan tahun ini baru mencapai 39 poin.
Baca Juga: Diduga Melanggar Netralitas, Kepsek di Batujaya Dilaporkan ke Bawaslu
Indeks MCP menunjukkan capaian kinerja program koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi di lingkungan pemerintahan daerah.
"Indeks MCP ini dapat digunakan untuk memetakan titik rawan korupsi di setiap daerah. Selain itu, melalui Indeks MCP juga dapat membantu mengidentifikasi titik-titik rawan yang perlu ditingkatkan pengawasannya," katanya.
Pada pilkada serentak tahun ini di Karawang, terdapat salah satu calon bupati yang disebut-sebut tengah terlibat kasus dugaan korupsi ruislag yang ditangani Kejati Jabar.
Baca Juga: Ya Ampun, Masjid Agung Karawang Jadi Tempat Kampanye
Calon bupati Karawang Acep Jamhuri disebut-sebut terlibat kasus dugaan korupsi ruislag. Karena itu, Karawang Budgeting Control meminta penjelasan Kejati Jabar terkait dengan penanganan kasus hukum itu.
"Kami ingin memastikan, bahwa kasus dugaan korupsi ruislag itu masih terus berlanjut. Jadi kami berencana berdialog dengan pihak Kejati," ujar Ricky Mulyana, Direktur Karawang Budgeting Control (KBC).
Ia menegaskan, persoalan korupsi ini merupakan fundamental. Jadi sebagus apapun visi-misi jika pemimpinnya terlibat korupsi, itu akan berbahaya terhadap keberlangsungan pemerintahan di Karawang.***
