Libernesia.com - Performa Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Karawang kembali menuai sorotan tajam dari publik. Kali ini, kritik vokal dilontarkan oleh Ketua DPC Peradi Karawang, Asep Agustian, yang mengecam keras bobroknya manajemen transportasi dan perparkiran di seluruh wilayah Karawang.
Menggambarkan ketidakpekaan Dishub terhadap masalah yang terjadi, Asep Agustian, atau yang akrab disapa Askun, secara satir menyebut lembaga tersebut sebagai pihak yang "punya akal, tapi tak berpikir," mengutip lirik lagu populer untuk menyindir respons yang tumpul.
“Saya mau tanya, apa hasil kerja nyata Dishub? Apa prestasinya? Parkir liar di mana-mana, angkutan umum banyak yang tak layak jalan, dan alasannya selalu ‘saya baru menjabat’? Itu alasan yang tidak masuk akal dan tak dapat ditoleransi!” sembur Asep dengan nada geram.
Baca Juga: Menantu Mantan Bupati Karawang Resmi Menjabat Wakil Menteri Kehutanan
Askun mempertanyakan mengapa masalah parkir ilegal, yang sudah bertahun-tahun menjadi pemicu utama kemacetan dan bahaya kecelakaan, tidak pernah tuntas. Ia menyoroti titik-titik krusial yang kerap jadi langganan parkir sembarangan, seperti di depan kantor Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, Dinas PUPR, dan Bapenda.
“Jalan yang sudah padat malah dijadikan tempat parkir. Kenapa kantong parkir yang ada tidak dioptimalkan? Para ASN dan tamu seenaknya parkir di sembarang tempat. Kalau terjadi kecelakaan, siapa yang akan bertanggung jawab?” kecam Askun dengan nada prihatin.
Ia juga menyoroti fenomena “asal bapak senang” (ABS) yang dinilainya telah mengakar di birokrasi, di mana para pejabat lebih fokus pada pencitraan, seperti “ikut iring-iringan” bersama bupati, ketimbang menyelesaikan masalah krusial di tengah masyarakat.
“Seorang kepala dinas itu pelayan masyarakat, bukan pengawal pribadi pejabat. Jangan cuma ikut di belakang! Bekerjalah, berikan solusi konkret, jangan hanya lempar alasan!” tandasnya dengan tegas.
Dalam kritiknya, Asep juga meragukan integritas proses uji KIR kendaraan umum. Ia menyebut banyak angkutan kota (angkot) yang kondisinya tak layak, namun tetap bebas beroperasi. Lebih jauh, ia menuding alokasi anggaran untuk marka jalan dan infrastruktur transportasi lainnya hanya menjadi ajang pemborosan.
“Marka dibuat di jalan sempit, akhirnya hanya menghambur-hamburkan anggaran. Banyak angkot tak layak jalan dibiarkan melenggang bebas. Semua ini terjadi karena tidak ada pengawasan yang serius!” ujarnya.
Askun mendesak Dishub untuk bekerja sama dengan Satpol PP dan kepolisian demi menertibkan parkir ilegal. Ia menyarankan tindakan tegas, seperti pengempisan ban atau penilangan, sebagai solusi nyata.
Baca Juga: Kejaksaan Diminta Usut Kasus Dugaan Manipulasi Petugas Kebersihan di DLHK Karawang
“Jika tak sanggup bertindak sendiri, gandeng pihak lain seperti Satpol PP atau Polisi. Jangan biarkan kekacauan ini terus berlanjut hanya karena tidak ada keberanian untuk bertindak,” tegasnya.