Kena Police Line,Pengerjaan Pengarugan Tanah untuk Sekolah di Belakang Kantor Polsek Kotabaru Desa Wancimekar Karawang Terpaksa Diberhentikan

Libernesia.com - Diduga belum kantongi izin dari lingkungan setempat pengerjaan pengarugan tanah yang diperuntukan untuk pembangunan sekolah swasta di yang berlokasi di Desa Wancimekar, Kecamatan Kotabaru diberhentikan sementara.

Terlihat dalam lokasi pengerjaan sejumlah tenaga kerja terpaksa berhenti setelah dilakukan police line oleh pihak kepolisian.

Baca Juga: Pengerjaan Pengarugan Tanah untuk Sekolah di Belakang Kantor Polsek Kotabaru Desa Wancimekar Karawang Diduga Belum Kantongi Izin

Sebelumny, Kepala Desa Wancimekar, Dimyat mengakui bahwa sampai saat ini Kamis (31/07/2025) belum ada dari pihak yayasan sekolah maupun pelaksana petugas dilapangan yang meminta izin lingkungan ke Pemerintahan Desa (Pemdes) Wancimekar.

"Kebetulan belum ada tuh izin ke Pemerintahan desa atau lingkungan," terangnya saat dikonfirmasi.

Terlihat pantauan di lokasi lapangan pengarugan sejumlah mobil besar terus berdatangan melintasi jalan melakukan pengarugan di lokasi yang akan dijadikan sekolah tersebut.

Diketahui, untuk melakukan pengurugan lahan sekolah perlu memenuhi beberapa persyaratan izin dan dokumen. Secara umum, izin yang diperlukan terkait dengan tata ruang, lingkungan, dan legalitas lahan.

Syarat untuk melakukan pengurugan lahan sekolah sendiri yaitu, izin pengurugan yang akan dijadikan lahan sekolah Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT). Ini adalah izin utama yang menyatakan bahwa penggunaan lahan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.

Baca Juga: Dokter Ismail Muhammad Baselim Bangun Kesadaran Kesehatan Saraf Lewat Edukasi dan Aksi Nyata

Kedua Izin Lingkungan, Karena pengurugan melibatkan aktivitas konstruksi, perlu mengurus izin lingkungan. Ini bisa berupa rekomendasi teknis tata ruang atau izin lingkungan setempat, terutama jika ada potensi dampak terhadap lingkungan sekitar.

Ketiga Legakitas Tanah Urug, menggunakan tanah urug dari pihak lain, pastikan tanah urug tersebut memiliki izin usaha jasa pertambangan eksplorasi atau dokumen legalitas lainnya yang membuktikan asal usul tanah.***