Libernesia.com - Eks Sekda Kabupaten Purwakarta Norman Nugraha yang kini menjabat sebagai Kepala BPKAD Jawa Barat diduga terlibat adanya temuan penyelenggaran acara pada Pemerintahan Daerah (Pemda) Purwakarta di tahun 2023 lalu.
Kejaksaan Negeri (Kejari) Purwakarta pun didesak untuk mengusut kasus dugaan adanya temuan terkait sejumlah penyelenggaran berbagai acara yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Purwakarta.
Disamping itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi Senin (03/11/2025) mengunjungi kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Purwakarta bersama sejumlah pejabat provinsi Jawa Barat.
Dedi Mulyadi menyampaikan bahwa kunjungan tersebut merupakan bagian dari pembahasan nota kesepahaman (MoU) antara Kejaksaan Agung dan pemerintah daerah terkait penguatan program Restorative Justice di berbagai kabupaten/kota di Jawa Barat.
"Besok kami akan melakukan penandatanganan MoU antara Kejaksaan Agung dengan para kepala daerah. Ini untuk memperkuat pelaksanaan Restorative Justice agar masalah hukum di masyarakat bisa diselesaikan secara sosial dan berkeadilan," ucapnya.
Ditempat terpisah, Ketua Jaringan Masyarakat Madani (JMM) melalui Bidang Pemerhati Kebijakan Pemerintahan, Jamaludin meminta Aparat Penegak Hukum (APH) untuk mengusut dugaan temuan tersebut dan menyampaikannya kepada publik secara terbuka.
Temuan ini berdasarkan hasil pemeriksaan BPK dan wajib harus ditindaklanjuti dan saya minta APH harus turun tangan agar terbuka," ungkapnya.
Diketahui sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merekomendasikan Inspektorat Kabupaten Purwarta untuk melakukan pengujian dan memverifikasi atas belanja jasa penyelenggaraan acara senilai Rp 36.945.214.330 yang menjadi temuan.
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK telah melakukan pemeriksaan secara uji petik atas pertanggungjawaban belanja jasa penyelenggaran acara yang digunakan untuk menampung pembayaran atas kegiatan seperti acara-acara keagamaan, perayaan hari besar dan peningkatan kapasitas aparatur yang seharusnya dianggarkan terpisah sesuai klasifikasi jenis belanja atau kode rekening.
Masing-masing terdiri dari belanja perjalanan dinas PNS termasuk uang harian dan akomodasi, belanja sewa kendaraan, sewa gedung dan sewa peralatan dan perlengkapan, belanja makan minum dan belanja honorium narasumber dan acara peserta.
Baca Juga: Pupuk Kujang dan Rekind Bangun Pabrik NPK Nitrat Pertama di Indonesia, Target Kurangi Impor
BPK juga menerangkan bahwa Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis tentang Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara oleh Pihak Ketiga tidak mengatur tentang belanja penyelenggaran jasa oleh pihak ketiga.
Kondisi tersebut menurut BPK tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 121 ayat (2) menyatakan pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan penerimaan atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggungjawab terhadap kebenaran material.
Atas permasalahan tersebut Sekretaris Daerah (Sekda) menyatakan sependapat dengan temuan BPK dan akan menindaklanjuti sesuai rekomendasi BPK.
Artikel Terkait
4 Fakta di Balik Lisa Mariana yang Tak Ditahan Meski Kini Jadi Tersangka Kasus Pencemaran Nama Baik Ridwan Kamil
Dari Armada Pompa Air hingga Tebar Garam, Jadi Deret Upaya Jateng Atasi Kepungan Banjir Pantura
Pupuk Kujang dan Rekind Bangun Pabrik NPK Nitrat Pertama di Indonesia, Target Kurangi Impor
Eks Sekda Purwakarta Ini Diduga Terlibat Atas Adanya Temuan Penyelenggaraan Acara Pemda Purwakarta Senilai Rp 36 Miliyar Rupiah