Libernesia.com - Pemerintah pusat telah mengintruksikan perlu adanya efisiensi anggaran. Hal itu tertuang dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025.
Namun demikian, DPRD Karawang mengingatkan kepada Pemkab Karawang untuk tidak korbankan kualitas pelayanan demi alasan efisiensi anggaran.
Baca Juga: DPRD Karawang Gelar Paripurna Pidato Bupati Terpilih Periode 2025-2030
“Ya tentunya saya kira efisiensi jangan dijadikan alasan untuk menurunkan kinerja dan pelayanan ke masyarakat,” kata Wakil Ketua DPRD Karawang, Dian Fahrud Jaman.
Efisiensi anggaran sendiri merupakan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025.
Ketua Nasdem Karawang itu meminta pemda karawang agar tetap mengoptimalkan dan memaksimalkan anggaran tersebut. Menurutnya, pemda perlu berinovasi dan berkreasi dalam menjalankan program kerja agar efisiensi anggaran tidak berdampak negatif pada masyarakat.
“Pemerintah harus bekerja dengan inovasi dan kreativitas agar masyarakat tidak terdampak oleh kebijakan ini,” ujarnya.
Sekali lagi, Dian berharap efisiensi anggaran ini tidak sampai mengganggu kualitas pelayanan publik, baik soal infrastruktur, layanan kesehatan dan pendidikan.
“Kebijakan ini tidak boleh dijadikan alasan untuk menurunnya kinerja. Justu harus menjadi motivasi agar pelayanan publik tetap maksimal,” ujarnya.
Dia menambahkan, DPRD segera membahas hasil dari efisiensi yang dilakukan pemerintah daerah.
Baca Juga: Anggota DPRD Karawang Dian Salwirani Serap Aspirasi Masyarakat Desa Telukbango
Ia menegaskan, anggaran yang terkena efisiensi jangan menyangkut dan bersentuhan langsung dengan masyarakat seperti sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar.
“Terkait efisiensi ini tentu akan dibahas terlebih dahulu oleh Banggar Badan Anggaran) DPRD sebelum di tetapkan,” pungkasnya.***