Libernesia.com - Presiden Joko Widodo mewajibkan hasil sumber daya diutamakan untuk kebutuhan dalam negri sebelum di ekspor, seperti batubara dan gas alam cair atau liquified natural gas (LGN)
Jokowi menyebut nantinya semua perusahaan swasta, BUMN beserta anak perusahaannya yang bergerak baik di bidang pertambangan, perkebunan, maupun pengolahan sumber daya alam lainnya untuk menyediakan kebutuhan dalam negeri terlebih dahulu sebelum melakukan ekspor.
"Ini adalah amanat dari Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,"ujar Jokowi, Senin 3/1/2022.
Baca Juga: Zaskia Sungkar dan Citra Kirana Bertemu Bawa Momongan, Netizen: Dua Bidadari Bertemu
Ia memerintahkan kepada Kementerian ESDM, Kementerian BUMN, dan PLN segera mencari solusi terbaik demi kepentingan nasional.
"Prioritasnya adalah pemenuhan kebutuhan dalam negeri untuk PLN dan industri dalam negeri,"kata Jokowi.
Lanjut Jokowi, sudah ada mekanisme DMO (Domestic Market Obligation) yang mewajibkan perusahaan tambang memenuhi kebutuhan pembangkit PLN.
Baca Juga: Nih Salah Satu Puisi Kritik Sosial yang Rekomended, Judulnya BUNG
"Ini mutlak. Jangan sampai dilanggar dengan alasan apapun,"tegas Jokowi
Kemudian, perusahaan yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri bisa diberikan sanksi.
"Bila perlu, bukan cuma tidak mendapatkan izin ekspor tapi juga pencabutan izin usahanya,"tegasnya lagi.
Baca Juga: Pemkot Depok Siap Laksanakan Belajar Tatap Muka 100 Persen
Selanjutnya, terkait pasokan LNG. Jokowi juga minta kepada produsen LNG baik itu Pertamina maupun perusahaan swasta untuk mengutamakan kebutuhan di dalam negeri lebih dahulu.
Selain itu, Jokowi perintahkan Kementerian ESDM, Kementerian BUMN untuk mencari solusi permanen dalam menyelesaikan masalah ini.