Plt Bupati Akhmad Marjuki Gelar Rapat Penanganan Banjir

Libernesia.com - Puncak musim hujan akan terjadi di akhir Januari sampai pertengahan Pebruari.

Segala antisipasi akan dilakukan Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk menanggulangi terjadinya banjir.

Untuk mempersiapkan penanggulangan banjir, Plt Bupati Kabupaten Bekasi H. Akhmad Marjuki menggelar rapat yang bertempat di Ruang Rapat Bupati Bekasi, Komplek Perkantoran Pemda, Cikarang Pusat, pada Kamis (14/1/2022).

Baca Juga: Bendungan Multifungsi Bintang Bano NTB di Resmikan Presiden Jokowi

Rapat yang dipimpin langsung oleh Plt. Bupati Bekasi, Akhmad Marjuki ini, membahas beberapa upaya penanganan banjir yang telah dilakukan oleh dinas terkait.

Plt. Bupati meminta kepada semua pihak agar segera melakukan tindakan dalam penanganan bencana khususnya banjir. Karena dibeberapa titik di wilayah Kabupaten Bekasi terdapat tanggul-tanggul kritis yang cukup rawan.

Baca Juga: Minyak Goreng Mahal, Pemkab Karawang Gelar Operasi Pasar Murah

"Saya minta kepada semua pihak yang terkait untuk segera melakukan apa yang dibutuhkan masyarakat, termasuk penanganan tanggul-tanggul kritis, dan juga puting beliung," terangnya.

Dirinya juga menyampaikan ucapan terimakasih kepada perangkat daerah terkait karena telah berupaya semaksimal mungkin.

Baca Juga: Biaya Sewa Hotel Rapat DPRD Kabupaten Bekasi Habiskan Anggaran APBD Rp 636 Juta Rupiah

Karena menurut Plt. Bupati, segala sesuatu membutuhkan koordinasi dan komunikasi dengan semua dinas terkait khususnya yang ada di Kabupaten Bekasi.

"Saya minta seluruh dinas terkait dapat terus meningkatkan sinergitas satu sama lain. Kita berdoa agar tidak ada bencana atau musibah lagi yang terjadi di Kabupaten Bekasi." ucapnya.

Baca Juga: Biaya Konsumsi Snack Rapat DPRD Kabupaten Bekasi Habiskan APBD Rp 1 Miliar

Rapat penanggulangan banjir tersebut diikuti oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Sosial, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Bina Konstruksi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), serta Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan.***