Belanja Perjalanan Dinas Meeting Luar Kota Pejabat Karawang Habiskan APBD Rp 914 Juta

Libernesia.com - Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang melalui Sekretariat Daerah mengalokasikan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota sebesar ratusan juta rupiah rupiah.

Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Karawang Tahun 2022 Sekretariat Daerah mengalokasikan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota dengan total pagu anggaran sebesar Rp 914.770.000.

Dalam APBD dijelaskan untuk volume pekerjaan selama 170 hari dengan uraian pekerjaan belanja sewa penginapan dan spesifikasi pekerjaan belanja sewa hotel KDH/WKDH/Ketua DPRD/Eselon 1 serta pemanfaatan barang/jasa dari bulan Januari sampai Desember Tahun 2022.

Baca Juga: Tak Pernah Ada Solusi Atasi Kekeringan, Petani Desa Pusakajaya Utara Desak Pemkab Turun Tangan

Sebelumnya Bupati Karawang mengikuti kegiatan Bussines Matching Belanja Produk Dalam Negeri dan UMKM 2022 di Hotel Grand Hyatt Nusa Dua Provinsi Bali .

"Saya mengikuti jalannya Bussines Matching Belanja Produk Dalam Negeri dan UMKM 2022 di Hotel Grand Hyatt Nusa Dua Provinsi Bali," tulisnya dalam akun Instagram pribadinya.

Kegiatan ini diinisiasi oleh Kementerian Perindustrian,Bpk Agus Gumiwang dan juga Menkomarvest Bpk Luhut Binsar Panjaitan serta Mendagri Bpk Tito Karnavian,Menparekraf Bpk Sandiago Uno, Menkop dan UKM Bpk Teten Masduki serta Ketua LKPP Bpk Abdullah Azwar Anas.

Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri ini menjadi langkah awal dan strategis untuk mendongkrak perekonomian nasional. Terutama perihal pengadaan barang di instusi pemerintah daerah.

Baca Juga: Pengurus SMSI Kota Bekasi Resmi Dilantik

"Saya juga mendorong dinas yang membidangi Koperasi dan UMKM, PPKL,  PLUT, Asosiasi UMKM, dan Gerakan Koperasi untuk dapat berperan aktif dalam melakukan pendampingan, agar UMKM binaannya masuk ke e-katalog atau belanja pengadaan, dan dapat menyusun katalog produk usaha mikro dan kecil dan koperasi," terangnya.

Pada showcase business matching, Kementerian Koperasi dan UKM menampilkan UKM high tech untuk menunjukkan keunggulan produk UKM masa depan, yang kaya inovasi dan teknologi.

"Tak lupa, kita juga mendorong agar program ini bisa bersinergi dengan perbankan dan lembaga jasa keuangan lainnya untuk  memudahkan Koperasi dan UMKM untuk mendapatkan pembiayaan yang murah dalam kaitannya dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah," tulisnya.

"Alhamdulillah, pelaksanaan Business Matching Belanja Produk Dalam Negeri (PDN) ini berhasil mencatatkan nilai komitmen belanja produk dalam negeri dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota sebesar Rp214,1 triliun," terangnya.***