Irjen Pol Andry Wibowo Memberikan Arahan Saat Launching Satgas Pencegahan Korupsi di Probolinggo

Kewenangan tersebut mulai dari melakukan pengumpulan data dan informasi dari kementerian/lembaga, pemerintah daerah hinga dari para pihak terkait. Mengkoordinasikan, merencanakan dan melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar, memberikan rekomendasi kepada pimpinan lembaga dan sanksi kepada para pelaku, hingga melakukan operasi tangkap tangan," tegasnya.

Baca Juga: Benching dalam Hubungan Lebih Kejam dari Ghosting, Yuk Cari Tahu Cara Mengatasinya!

Diperlukan kerjasama dengan seluruh pihak untuk mencegah merajalelanya praktek pungli. Karena itu digitalisasi menjadi syarat mutlak yang perlu dilakukan agar birokrasi menjadi transparan dan profesional.

Selain itu, lanjutnya, komitmen dari para kepala daerah serta pimpinan lembaga untuk memberikan pelayanan yang terbaik pada masyarakat. Hal yang juga menjadi sangat penting adalah partisipasi masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Kesemuanya menjadi faktor kunci keberhasilan dalam pemberantasan praktek pungli.

Di akhir pembekalannya, Andry menghimbau kepada masyarakat untuk tidak membiarkan prilaku pegawai maupun pejabat yang melakukan komersialisasi dalam pelayanan publik. Segera laporkan ke satgas saber pungli yang ada di tiap kota, atau ke Posko Pusat Saber Pungli melalui pesan ke nomor 08568880881 atau SMS ke no 1193, dan email : [email protected] atau bisa juga ke call centre 193.

Baca Juga: Ingin Memahami Perempuan, Ikuti Cara Ini!

Launching pembentukan satgas pemberantasan korupsi kota Probolinggo dibuka oleh Walikota Probolinggo, Dr. Habib Hadi Zainal Abidin, dihadiri oleh Alexander Marwata, wakil ketua KPK RI, kepala perwakilan BPK RI Jawa Timur, BPKP, perwakilan anggota DPRD Kota Probolinggo, forum komunikasi pimpinan daerah, direktur badan usaha milik daerah, dan para aparatur sipil negara Kota Probolinggo. Menurut Karyadi, kepala perwakilan BPK Jawa Timur, Kota Probolinggo menjadi kota pertama di Jawa Timur yang memiliki sistem pencegahan korupsi.***