Libernesia.com - Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) merekomendasikan Bupati Karawang agar mengintruksikan Kepala Dinas Kesehatan dan PPTK terkait temuan pada proyek pembangunan gedung IGD RSUD Karawang.
Dalam rekomendasi tersebut tercatat Bupati Karawang agar mengintruksikan Kadis lebih optimal dalam mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya serta memerintahkan PPTK terkait agar lebih cermat dalam mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis kegiatan.
Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) menemukan kekurangan volume pada pekerjaan pembangunan gedung Instalasi Gawat Darurat (IGD) dan Perawatan Krisis Terpadu Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Karawang.
Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Karawang tahun anggaran 2021 kekurangan volume pada pembangunan proyek tersebut mencapai hingga ratusan juta rupiah.
Tahap I paket pekerjaan konstruksi tersebut dikerjakan oleh PT. DS dengan nilai sekitar Rp. 21 Miliar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) I Propinsi Jawa Barat.
Pekerjaan Pembangunan Gedung IGD dan Perawatan Kritis Terpadu Rumah
Sakit Umum Daerah (Tahap 1) dilaksanakan oleh CV DS sesuai Kontrak Nomor
Rsudk/Pekon-KPA/SP/06/VlIl/2O21 tanggal 5 Agustus 2021 sebesar Rp20.065.396.647,00.
Jangka waktu pelaksanaan 146 hari kalender terhitung sejak 5 Agustus 2021 sampai dengan 28 Desember 2021. Pekerjaan telah
dilaksanakan dan telah dibayar 100% sebesar Rp20.065.396.647,00.
Berdasarkan pemeriksaan fisik dan pengujian backup data, asbuilt drawing serta analisa harga menunjukkan bahwa pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Gedung IGD dan Perawatan Kritis Terpadu Rumah Sakit Umum Daerah (Tahap 1) tidak sesuai kontrak berupa kekurangan volume sebesar Rp500.194.158,21.***