Libernesia.com - Angka perkawinan anak masih cukup tinggi. Karena itu, BKKBN Jabar bersama DPRD Jabar berdiskusi untuk mencegah perkawinan anak melalui pendekatan masyarakat di berbagai tingkatan wilayah di daerah. Sasaran utamanya ialah untuk melakukan percepatan penurunan kasus stunting.
Kegiatan itu berangkat dari maraknya perkawinan anak yang dialami remaja berusia di bawah 20 tahun di beberapa daerah di Indonesia. Meski data BPS menunjukkan angka perkawinan anak di Indonesia tahun 2022 sebesar 8.06% (Susenas 2022), angka ini menunjukkan masih tingginya perkawinan anak di Indonesia dimana 1 diantara 12 perempuan menikah sebelum usia 18 tahun.
Baca Juga: Pelajar yang Bacok Korban Hingga Tewas Saat Tawuran Diancam Hukuman 17 Tahun Penjara
Kemudian untuk di Jawa Barat, angka perkawinan anaknya masih di atas angka perkawinan anak nasional, yaitu 8,65%, (Susenas 2022).
Bertempat di Lounge DPRD Provinsi Jawa Barat, kegiatan dibuka langsung oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ineu Purwadewi Sundari didampingi oleh Deputi Bidang ADPIN BKKBN RI, Sukaryo Teguh Santoso, Programme Specialist for Population and Development, UNFPA, Dr. Richard Makalew, Wakil Ketua Forum Parlemen, Ermalena, Direktur Advokasi dan Hubalila BKKBN RI, Wahidah, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat, Fazar Supriadi Sentosa, serta mitra kerja lainnya.
Dalam sambutannya, Ineu mendukung kegiatan yang digagas oleh BKKBN dan UNFPA kali ini. Karena jika melihat angka di Jawa Barat, angka perkawinan anak masih banyak, apalagi Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah penduduk paling banyak di Indonesia. Saat ini sudah hampir 50 juta, tepatnya 29,8 juta jiwa.
Dirinya berharap kedepan kegiatan serupa bisa melibatkan seluruh kabupaten kota yang ada di Jawa Barat.
"Saya berharap, kegiatan ini ke depan bisa mengundang seluruh kabupaten kota se-Jawa Barat, karena masalah perkawinan anak dan percepatan penurunan stunting merupakan urusan prioritas seluruh kabupaten kota," tandasnya.***
