Libernesia.com - Ratusan ojek online (ojol) roda 2 dan roda 4 di Kabupaten Karawang menggeruduk gedung Pemda 2 pada Kamis, 23 November 2023.
Ketua Umum Perjuangan Ojek Online Karawang (POOK), Guruh Yanuar menyampaikan, pada hari ini POOK bersama aliansi Forum Ketua Ketua (FKK) melayangkan tuntutan kesetaraan tarif kepada Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Karawang.
Baca Juga: Aplikasi E-Dukcapil Mudahkan Masyarakat Karawang Dalam Pembuatan Akta Kelahiran, Begini Caranya
Selain itu juga, pihaknya ingin menindaklanjuti aksi sebelumnya, dimana Kadishub dinilai enggan memonitoring apa yang sudah didelegasikan oleh Bupati Kabupaten Karawang.
"Karena waktu itu, di aksi 26 Juli Bupati sangat jelas menugaskan Kadishub untuk turun langsung meninjau semua aplikator yang ada di Karawang untuk melakukan kesetaraan tarif," paparnya saat di wawancarai.
Kata Guruh, kesetaraan tarif yang dimaksud bukan dari segi biaya operasional kendaraan saja, melainkan melihat pada UMK Karawang yang sangat tinggi tetapi notabene tarifnya lebih rendah dibanding Kabupaten Kota lain.
"Kami merasa di anak tirikan, dan dishub bukan cuma teledor tapi juga tidak mampu mensejahterakan kami driver online karawang," katanya.
"Misal tidak diterima tuntutannya, kemungkinan besar kita akan konvoi dan mengerahkan ribuan anggota," tambahnya.
Ia menerangkan, perbandingan tarif saat ini berada dikisaran 35 persen dibanding Bekasi dan Jakarta. Ratusan aksi masa tersebut akan terus menunggu sampai terjadi audiensi dengan instansi terkait.
Selain itu, sebagai pengguna jalan aktiv pihaknya menduga adanya tindak korupsi oleh dishub, karena ditemukan banyaknya masalah terkait Penerangan Jalan Umum (PJU).
Baca Juga: Puluhan Seniman Terima Kadeudeuh Dari Pemkab Karawang
"Ada hal lain juga terkait masalah kasus PJU yang sampai detik ini dinilai masuk angin, kami bisa melaporkan hal ini kepada kepolisian," cetusnya.
"Kami diberi tahu Kadishub sedang di Bandung, padahal 4 hari sebelum aksi masa kita sudah melayangkan surat. Kalo bicara tentang kepentingan, saya yakin tidak ada yang lebih penting dibandingkan kepentingan rakyatnya," pungkasnya.***
Artikel Terkait
Diduga Tak Terbuka, Kesbangpol dan PPI Karawang Saling Lempar Tanggungjawab Soal Anggaran Paskibraka
Pupuk Kujang Dampingi Masyarakat Manfaatkan Limbah Konveksi jadi Lebih Bernilai
Puluhan Seniman Terima Kadeudeuh Dari Pemkab Karawang
Aplikasi E-Dukcapil Mudahkan Masyarakat Karawang Dalam Pembuatan Akta Kelahiran, Begini Caranya