Libernesia.com - Karawang Monitoring Grup (KMG) mendesak Saber Pungli Karawang untuk turun gunung ke lokasi parkiran SMK Muhammadiyah 1 Cikampek soal dugaan pungutan yang mendapat keluhan dari sejumlah siswa dan orangtua siswa.
Ketua KMG, Imron Rosadi mengatakan bahwa disini peran saber pungli karawang untuk membuktikan apakah ada dugaan tindakan pungutan liar yang merugikan sejumlah siswa maupun orangtua siswa dalam pengelolaan parkir di sekolah.
Baca Juga: Orang Tua Siswa Keluhkan Pungutan Parkiran Motor di SMK Muhammadiyah 1 Cikampek
"Disini harus ada peran saber pungli karawang, jangan hanya diam kejadian ini sudah ada keluhan dari siswa maupun orangtua siswa. Jangan sampai lahan parkir ini dijadikan ajang bisnis sekolah yang berkedok yayasan. Harus terbuka apakah sudah ada izin yang ditempuh? Lalu apakah tercatat dalam retribusi parkir yang bisa menjadi PAD bagi pemerintah daerah," tegasnya.
Dia juga menyinggung soal perkiraan omset yang dihasilkan dari pungutan parkiran tersebut. Bayangkan saja dari ribuan siswa yang dipungut dalam sebulan ditaksir bisa mencapai puluhan juta rupiah.
"Dari keluahan siswa dan orangtua siswa mereka mengaku dipungut Rp 2000 persiswa, dikali ribuan siswa? Dalam sebulan bisa puluhan juta rupiah itu," ungkapnya.
Sebelumnya, Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Cikampek bersama Komite SMK Muhammadiyah 1 Cikampek angkat bicara terkait permasalahan pungutan biaya parkir di sekolah.
Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Cikampek, Aceng Sukmana mengatakan bahwa uang pungutan yang diambil dari parkir siswa di sekolah tersebut merupakan pengelolaan yang dilakukan langsung oleh pihak PCM.
"Jadi soal pengelolaan parkiran itu tidak sama sekolah, tapi dikelola langsung oleh pihak PCM ya," terangnya.
Alasan PCM melakukan pungutan sendiri kata dia, karena adanya pembiayaan yang dikelurkan oleh pihak PCM dalam menjalankan bisnis yang melibatkan siswa tersebut. Diantaranya pembiayaan sewa lahan serta kegiatan lainnya yang mengatasnamakan kepentingan umat.
"Hasil dari uang parkir itu kita pakai buat biaya sewa lahan sebesar Rp 100 juta rupiah pertahun dan kegiatan bina desa dalam memberikan kontribusi ke lingkungan," ungkapnya.
Sementara saat disinggung soal izin yang harus ditempuh terkait pungutan parkiran di samping halaman SMK Muhammadiyah Cikampek itu, pihak komite mengaku belum memiliki izin yang seharusnya.
"Kalau masalah izin kita masih situasional lah ya, jadi sebanarnya belum memenuhi izin yang harus ditempuh secara utuh," ucap Bah Iwa Komite SMK Muhammadiyah Cikampek.