Libernesia.com - Rombongan DPRD Karawang yang dipimpin oleh Ketua DPRD Endang Sodikin melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Kota Bandung.
Kehadiran mereka disambut langsung oleh Wali Kota Bandung Muhammad Farhan, jajaran Inspektorat, serta anggota DPRD Kota Bandung.
Baca Juga: DPRD Karawang Minta Pemda Berikan Bantuan Stimulus Dalam Kesiapan Pelaksanaan SPMB
Dalam pertemuan tersebut, Endang menyampaikan rasa terima kasih atas sambutan hangat dari jajaran Pemkot Bandung. Ia mengungkapkan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk menggali informasi dan pengalaman terkait pengelolaan anggaran dan aset daerah, menjelang pembahasan laporan pertanggungjawaban APBD di Karawang.
“Kami ingin mempelajari praktik-praktik terbaik, terutama dalam penanganan temuan BPK serta strategi pengelolaan aset yang sudah diterapkan di Kota Bandung,” ujar Endang.
Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan membagikan pengalaman praktisnya dalam mengelola permasalahan keuangan sejak awal masa jabatan. Salah satu tantangan awal yang dihadapi adalah keterlambatan pembayaran honor guru, yang disebabkan oleh kekhawatiran terhadap perubahan regulasi ASN.
“Masalah itu kami selesaikan dalam waktu satu minggu melalui koordinasi yang solid antara Pemkot, Inspektorat, dan BPK. Kuncinya ada pada komunikasi yang intensif dan komitmen bersama,” jelas Farhan.
Ia juga menegaskan bahwa keseriusan pemerintah daerah dalam memperbaiki tata kelola keuangan turut berkontribusi pada pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas laporan keuangan Pemkot Bandung.
Senada dengan Farhan, Inspektur Kota Bandung Dharmawan menambahkan bahwa digitalisasi aset telah menjadi langkah krusial dalam mendorong keterbukaan dan efisiensi pengelolaan aset. Kini, status kepemilikan maupun penyewaan aset kota sudah dapat diakses secara digital.
“Kalau dulu istilahnya ‘Setan’ alias sewa tanah, sekarang sudah jauh lebih tertib. Dalam setahun terakhir, penataan aset kita mengalami peningkatan yang signifikan,” ungkap Dharmawan sambil tersenyum.
Sementara itu, anggota DPRD Kota Bandung, Rendiana Awangga, menekankan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam membangun tata kelola yang baik. Ia menyebut bahwa kolaborasi yang harmonis tersebut juga berperan dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) yang berkualitas.
Kegiatan ini diakhiri dengan sesi diskusi interaktif antara dua lembaga legislatif, membahas berbagai isu strategis mulai dari tindak lanjut atas rekomendasi BPK, pengelolaan Silpa (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran), hingga sistem pelaporan aset daerah yang lebih akuntabel.***