Pelantikan Mutasi dan Rotasi PNS di Pemkab Bekasi Batal, KAMASI Demo Kemendagri

Baca Juga: Ribuan Agent Properti Padati Acara Pengenalan Perdana Hunian Termewah di Timur Jakarta

Peraturan Bupati Bekasi Nomor : 44 Tahun 2020 Tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil, dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi Pasal 16 ayat (3) Penilaian Kinerja PNS dilakukan berdasarkan prinsip : a. objektif; b. terukur; c. akuntabel; d. partisipatif; dan e. Transparan.

"Kami juga meminta untuk membatalkan prosesi Lelang jabatan (open Bidding)
pimpinan JPT yang saat ini sedang memasuki tahap akhir, tetapi sampai sekarang prosesinya berlarut-larut, kami mengkhawatirkan proses yang berlarut ini penuh dengan konflik
kepentingan, dan praktek–praktek yang bertentangan dengan aturan yang berlaku akan terus dilakukan.

Maka dari itu para alumni mahasiswa Bekasi hari ini berunjuk rasa, sebagai masyarakat dan kaum intelektual Kabupaten Bekasi memohon Kepada Kementerian dalam Negeri untuk Membatalkan Pelantikan Hasil rotasi – mutasi PNS di lingkungan Kabupaten Bekasi.

Kemudian membatalkan dan tidak mengumumkan hasil dari Open Bidding (Lelang jabatan) yang saat ini masih dalam proses, karena di kwatirkan terjadi hal yang sama dengan prosesi rotasi mutasi yang banyak di kritisi oleh kalangan aktivis, sehingga dapat berpotensi menimbulkan ke gaduhan dan mengganggu proses pelayanan Publik di lingkuangan Pemerintah kabupaten Bekasi.

Baca Juga: Kolaborasi dengan Chandra Asri Petrochemical KIIC Ajak Masyarakat untuk Kelola Sampah Plastik

Para alumni mahasiswa Bekasi juga meminta kepada Kemendagri untuk memecat Pj Bupati Bekasi, Pecat kepala BKPSDM Kabupaten Bekasi, serta bubarkan Tim penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Bekasi.

"Selanjutnya surat Keberatan atas pelantikan hasil rotasi-mutasi serta permohonan pembatalan Open Bidding juga kami sampaikan melalui surat resmi ketika aksi di gelar dan sudah di terima oleh pihak kementerian,"tukasnya.***