Ini Rekomendasi BPK untuk Bupati Karawang Soal Temuan Pembangunan Jembatan Rumambe II

Sementara menurut Inspektur Inspektorat Kabupaten Karawang, Asip Suhendar melalui inspektur pembantu (Irban) I, Taufik ketika dikonfirmasi beberapa waktu lalu menyampaikan, jika temuan BPK RI atas proyek Pembangunan Jembatan Rumambe II tersebut sudah sepenuhnya ditindaklanjuti atau dikembalikan.

Namun terkait, klausul sanksi dalam kontrak jasa konsultansi terhadap pengawas yang tidak cermat mengawasi pelaksanaan pekerjaan, lanjut Taufik, inspektorat menyerahkan kepada Kepala Dinas PUPR untuk segera menindaklanjuti.

“Iya betul, sudah diselesaikan (ditindaklanjuti). Dan terkait klausul sanksi, itu menjadi kewajiban kepala dinas yang memang seharusnya dapat bersikap tegas kepada pengawas yang tidak cermat dalam mengawasi, dan kepada pihak pelaksana yang memang “bandel”, belum menyelesaikan kewajibannya,” kata Taufik.

“Jadi jangan nanti, pelaksana yang masih punya kewajiban pengembalian kepada negara, tetapi ditahun berikutnya masih diberi pekerjaan. Jadi dikembalikan lagi ke PUPR nya, jangan dipakai lagi,” tegasnya.

Diungkapkan Taufik, temuan BPK RI tahun anggaran 2022 di Dinas PUPR Kabupaten Karawang belum sepenuhnya dikembalikan. Bahkan, ditahun-tahun sebelumnya pun, Dinas PUPR belum menyelesaikan sepenuhnya Tuntutan Ganti Rugi (TGR) atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan RI dikembalikan alias masih menunggak.

Ditanya lebih lanjut terkait berapa besaran jumlah uang negara yang belum diselesaikan dan jenis pekerjaannya, di dinas yang saat ini digawangi Rusman sebagai Plt Kepala Dinas PUPR itu, Taufik pun mengaku tidak tahu pasti, dan mempersilahkan mengkonfirmasi langsung kepada bagian sekretariat Dinas PUPR Kabupaten Karawang.

“Berapa jumlah percisnya (detailnya) kami tidak tahu pasti, rinciannya ada di sekretariat dinas PUPR. Kalau kami hanya menagih. Dan memang betul, tuntutan ganti rugi atas temuan BPK RI tahun-tahun sebelumnya di Dinas PUPR pun masih ada yang belum sepenuhnya dikembalikan,” tutupnya.***