Oleh karenanya, Imron menegaskan, pihaknya akan segera melaporkan hal tersebut ke KPK. Selain itu, ia menilai temuan tersebut menghambat apa yang seharusnya menjadi fasilitas yang bisa dinikmati oleh Masyarakat, khususnya warga masyarakat Kabupaten Karawang.
"Kita akan laporkan temuan ini ke KPK meskipun sudah ada pengembalian, namun belum bisa diselesaikan, sehingga kami menduga, lanjutan pembangunan gedung tersebut tak kunjung dilakukan, padahal tahap berikutnya pembangunan gedung IGD RSUD Karawang sudah dipantau dan dijanjikan Bupati dan Anggota DPRD Propinsi Jawa barat akan ada kelanjutannya," jelas Imron.
"Ternyata sampai akhir tahun 2023 pembangunan tak kunjung ada, kami menduga, belum selesainya temuan BPK RI 2021 tersebut adalah faktor penghambat Propinsi menggelontorkan anggaran tahap 2," ulasnya lagi.
Baca Juga: Mangkraknya Proyek Gedung IGD RSUD Karawang Gegara Temuan BPK Belum Lunas? KMG Akan Lapor KPK
Ditegaskan Imron, seharunya setelah diterbitkannya LHP dalam waktu 60 hari temuan tersebut harus diselesaikan. Namun kata dia temuan dari tahun 2021 sampai akhir tahun 2023 ini belum ada penyelesaian.
"Rekomendasi BPK ini sudah diacuhkan, maka akan kita dorong ke KPK untuk menindaklanjuti temuan yang nilainya 500 juta," ungkapnya.
"Bahkan informasinya, temuan BPK ini sempat juga dilaporkan ke Kepolisian, namun ironisnya, sampai akhir tahun 2023, temuan tersebut belum juga lunas," ucap Imron lagi.
Sebelumnya, Kepala BPKAD Kabupaten Karawang yang juga Plt Inspektur Inspektorat Kabupaten Karawang, Arif Bijaksana menerangkan bahwa sudah ada pengembalian dari pihak RSUD Karawang. Namun, kata dia belum sepenuhnya dilakukan pelunasan terkait temuan tersebut.
"Belum lunas baru enam kali bayar, yang lima kali itu mereka bayar 30 jutaan dan yang terakhir cicilan ke 6 itu 50 jutaan dibayar pada bulan November 2023. Jadi masih tersisa 300 jutaan," kata Arief.
Dia juga menjelaskan bahwa kewenangan inspektorat hanya mengingatkan. Selebihnya menurut dia jika sudah terjadi seperti ini bisa masuk ke Aparat Penegak Hukum (APH).
"Yang nagih dan jadi kewenangan itu ada di direktur. Inspektorat hanya mengingatkan. Dan jika sudah seperti ini APH pun sudah bisa masuk," ungkapnya lagi.
Sementara keterangan berbeda diungkapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pekerjaan fisik pada RSUD Kabupaten Karawang, Marwati.
Ketika dikonfirmasi ia mengaku temuan BPK tersebut sudah dilakukan pelunasan senilai Rp. 300 juta dan yang tersisa nya sekitar kurang lebih Rp. 200 jutaan.
Ia mengatakan bahwa sudah melakukan proses pengembalian dengan cara mencicil dan akan melakukan pelunas di bulan ini (Desember).
"Betul pak, ada temuan sebesar 500 jutaan, sekarang sedang proses pengembalian dengan cara dicicil, kesepakatan dengan vendor akan diberesin bulan ini pak, dan kami sudah melakukan pendampingan juga dengan kejaksaan, sudah masuk Rp. 300 jutaan," terangnya tak sesuai dengan keterangan Plt Inspektur Inspektorat Kabupaten Karawang.