Kondisi tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp509.880.821,85 dan Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp 595.903.410,99.
Sementara saat dikonfirmasi Plt Dinas PRKP Karawang, Asep Hazar belum bisa memberikan keterangan terkait temuan pada pekerjaan rutilahu tersebut.
Eks Kadis PRKP, Asip saat dimintai keterangan justru meminta pihak redaksi untuk mempertanyakan temuan tersebut kepada Plt Kadis PRKP Karawang.
"Temui Pak Asep Hajar saja," terangnya saat dikonfirmasi.
Sementara Ketua Jaringan Masyarakat Madani, Didi Suheri meminta Eks Kadis PRKP Karawang untuk tidak melemparkan kasus yang ditanganinya saat menjabat sebagai Kadis PRKP kepada orang lain.
"Ini temuan di jaman beliau menjabat, jadi pak asip ini kan selaku Kadis PRKP jangan lempar tanggungjawab dong. Beliau harus bisa menjelaskan kepada publik dan belajar bertanggungjawab," tegasnya.
Dia juga meminta kepada Aparat Penegak Hukum (APH) khususnya Kejaksaan Negeri Karawang untuk turun gunung menindaklanjuti laporan terkait adanya temuan tersebut.
"Kejaksaan Negeri (Kejari) Karawang harus turun tangan soal kerugian negara yang mencapai satu miliyar rupiah pada pekerjaan Rutilahu di Dinas PRKP Karawang," pungkasnya.***