LSM Lidik Endus Ada Dugaan Kongkalingkong Pejabat Soal Aset Bumdes yang Hilang di Karawang

Libernesia.com - LSM Lidik Kabupaten Karawang menduga adanya 'Kongkalingkong' antara pejabat dengan pengurus Bumdes terkait maraknya aset bumdes yang hilang.

Ketua LSM Lidik Karawang, Suhanta mengatakan bahwa buntut Pilkades pada masa transisi antara pemerintahan desa yang lama ke pemerintahan yang baru selalu menjadi polemik.

Baca Juga: Dilaporkan ke Kejaksaan, DPMD Karawang Tinjau Langsung Soal 700 Tabung Gas Aset Bumdes Rawasari yang Hilang

Bingungnya, kata dia Aset desa yang selalu menjadi korban dampak dari pemilihan kepala desa baru tersebut.

Buktinya banyak aset desa yang dikelola Bumdes hilang dan bahkan tanpa ada laporan pertanggungjawaban serta penyerahan aset yang sudah dijalankan.

"Imbasnya,menjadi polemik dan masalah bagi kepemimpinan pemerintahan desa yang baru, dan ini tugas baik DPMD maupun Inspektorat sebagai pembinaan dan pengawasan," terangnya.

Menyoal kasus hilangnya 700 tabung gas yang dikelola Bumdes Rawasari ia menilai bahwa adanya pengelolaan yang tidak baik terkait badan usaha milik desa tersebut.

"Ini sudah lama terjadi, kenapa baru sekarang ada tindakan dari DPMD. Kita pernah melakukan langkah dengan melakukan audensi dengan ispektorat dan DPMD karawang di tahun 2020 kenapa sekarang sibuknya. Yang jadi pertanyaan mendasar bagi kami apa bisa pertanggung jawaban bumdes inspektorat mengatakan maklum lah pak ketua pada saat itu," terangnya.

Sebelumnya, Menindak lanjuti kasus dugaan hilangnya 700 tabung gas yang dikelola Bumdes Rawasari, Kecamatan Cilebar, Karawang, Jawa Barat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Karawang melakukan peninjauan langsung ke lapangan.

Melalui Kabid PUEM DPMD Karawang, Agus Somantri langsung menghubungi IKD Desa setempat dibantu pihak kecamatan untuk melakukan pengecekan.

Baca Juga: Kasus Hilangnya 700 Tabung Gas yang Dikelola Bumdes Rawasari Dilaporkan ke Kejari Karawang

"Setelah mengetahui informasi tersebut kita langsung melakulan monitoring ke lapangan," terangnya.

Menurut dia, kepala desa maupun kepengurusan Bumdes yang sebelumnya harus mengembalikan ratusan tabung gas yang merupakan aset desa tersebut.

"Jika terbukti hilang, itu harus digantikan agar tidak menjadi beban atau masalah di kepengurusan Bumdes yang sekarang," ungkapnya.